Landasan Hukum Politik Luar Negeri Indonesia

 

 Landasan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia terdiri atas landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Lantas mari kita simak pembahasan berikut ini mengenai landasan politik luar negeri republik Indonesia.

a.     Landasan Idiil

Landasan idiil dari politik luar negeri republik Indonesia adalah Pancasila. Dalam kaitannya Pancasila memberi pedoman dan arah pada kegiatan politik luar negeri republik Indonesia. Adapun sila yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia  adalah sebagai berikut :

1)    Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menggambarkan bahwa dalam menjalankan politik luar negeri bangsa Indonesia tanpa  memandang asal-usul dan keturunan semua manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai harkat dan martabat yang sama. 

2)    Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini menggambarkan bangsa Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penindasan terhadap mausia. Oleh sebab itu bangsa Indonesia aktif menentang segala bentuk penjajahan.

3)    Sila Persatuan Indonesia

  Sila ini menggambarkan bangsa Indonesia yang mementingkan persatuan serta kesatuan, sehingga lebih mengutamakan kepentingan dan keslamatan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini sebagai patokan bawha politik luar negeri tetap berfokus pada kepentingan nasional.

4)    Sila Kerayaktan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini menggambarkan bangsa Indonesia lebih menetapkan pandangannya kepada musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dalam politik luar negeri masalah dikumpulkan dalam diplomasi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

5)    Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila inin menggambarkan sikap bangsa Indonesia untuk menunjukan siakp kekeluargaan dalam pergaulan internasional.

b.     Landasan Konstitusional

-         UUD 1945 alinea pertama Bangsa Indonesia harus membantu bangsa-bangsa yang masih dijajah oleh bangsa lain.

-         UUD 1945 alinea ke-4 Pada tujuan negara bangsa Indonesia harus mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia.

-         UUD 1945 Pasal 11 mengenai pernyataan perang , perdamaian, serta perjanjian Internasional.

-         UUD 1945 Pasal 13 mengenai Duta dan Konsul.

c.      Landasan Operasional

-         Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 Tentang penegasan kembali kebijakan politik luar negeri RI

-         Tap MPR No.IV/MPR/1999 Tentang GBHN ( Garis Besar Haluan Negara ) sebagai arah kebijakan hubungan luar negeri.

-         Keputusan presiden No. 44/1974 tentang pembentukan depertemen luar negeri.

       Baca Juga : Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif