Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Makalah Organisasi Internasional PBB ASEAN dan GNB~BloggerZar

Makalah PBB ASEAN dan GNB~BloggerZar


KATA PENGANTAR

     Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya maka kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Peran Indonesia Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia Melalui Organisasi Internasional”. Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Kimia Semester I di SMAN 5 PEKANBARU.

     Dalam penulisan makalah ini, kami merasa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

     Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai tiga organisasi Internasional dengan Indonesia sebagai salah satu anggotanya. Adapun tiga organisasi Internasional tersebut adalah PBB, ASEAN, dan GNB. Dalam makalah ini kami kami akan membahas latar belakang, tujuan, fungsi serta struktur dari ketiga organisasi tersebut.

     Akhirnya kami berharap semoga makalah ini membantu teman-teman mengetahui secara garis besar tentang Minyak Bumi. Terimakasih kami ucapkan atas waktunya untuk membaca makalah kami.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………..……………………………………     1
Daftar Isi …………………………………………………….……..     2
PBB ……………………………………..………………………….        3
Latar Belakang berdirinya PBB …..……………………….      3
Tujuan dan Fungsi PBB …….………………………………..      5
Struktur Organisasi PBB ……………..……………………...     7
Hal-hal Yang Telah Dicapai PBB ……………………………    15
Organisasi Dalam Naungan PBB ………………………….     16
ASEAN ………………………………………………………..………    27
Latar Belakang Berdirinya ASEAN …………..………….       27
Tujuan dan Fungsi ASEAN ……………………………………..  28
Struktur Organisasi ASEAN…………………………………..     28
Hal-hal Yang Telah Dicapai ASEAN ……………………..…… 30
Organisasi Dalam Naungan ASEAN…………………………. 31
GNB ………………………………………………………………………… 32
Latar Belakang Berdirinya GNB …………………….…..…..… 32
Tujuan dan Fungsi GNB ………………………..……….………… 33
Struktur Organisasi GNB …………………………………..……… 33
Hal-Hal Yang Telah Dicapai GNB ………………………………. 33
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………..…… 37
A.          PBB ( Perserikatan Bangsa-bangsa )

1.  Latar Belakang Berdirinya PBB
                                                                                                                                                 Berdirinya PBB dilatar belakangi oleh kegagalan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Peyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yaitu.

1)     Tidak adanya peraturan yang bersifat mengikat keanggotaan. Liga Bangsa-Bangsa bersifat sukarela.

2)     Tidak mempunyai kekuasaan yang nyata untuk menindak negara anggota yang melakukan pelanngaran terutama negara-negara besar.


3)     Digunakan sebagai alat politik negara-negara besar dalam memaksakan kepentingannya, serta

4)     Adanya pergeseran tujuan pendiriannya dari masalah perdamaian internasional menjadi masalah politik internasional.

      Ketidak berhasilan Liga Bangsa-Bangsa melaksanakan fungsi dan tugasnya menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa bubar dan pada tanggal 24 Oktober 1945.

      Gagasan tentang perlunya badan dunia untuk kerjasama antar bangsa agar kehidupan umat manusia terhindar dari kerusuhan dan peperangan. Berdasarkan kenyataan ini, para pemimpin/pemikir dunia terdorong untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya adalah Woodrow Wilson. Dia mengajukan 14 pasal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Namun, terjadinya Perang Dunia II menunjukan gagalnya organisasi tersebut. Secara garis besar, sejarah terbentuknya PBB akan diuraikan dibawah ini.







1)      Pada tanggal 14 Agustus 1941 ditandatangani Piagam Atlantik (Atlantic Charter) oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churcil dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt.

2)      Pada tanggal 1 Januari 1942 dikemukakan maklumat bangsa-bangsa (Declaration of the United Nation). Pada prinspnya maklumat ini menyetujui dalam Atlantic Charter.

3)     Pada tanggal 30 Oktober 1943 dikemukakan maklumat Moskow. Maklumat ini menegaskan agar segera dibentuk badan perdamaian dan kemanan internasional.


4)      Pada tanggal 7 Oktober 1944, Dumberston Oaks membuat Proposal memuat usula tentang kerangka asas badan yang hendak didirikan, lima badan kelengkapan dan pengakuan bahwa organisasi yang didirikan atas ide F.D Roosevelt.

5)      Pada Februari 1945 diadakan konferensi Yalta. Konferensi ini membicarakan hak suara (veto) dalam Dewan Keamanan PBB.


6)      Pada tanggal 25 April – 26 Juni 1945 diadakan Konferensi Sam Fransisko. Dalam konferensi ini dilakukan penandatanganan Piagam PBB oleh 51 Negara anggota PBB.

7)     Pada tanggal 24 Oktober 1945 dilaksanakan ratifikasi Piagam PBB oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, China, Rusia, Perancis dan Inggris).


                        

2.  Tujuan dan Fungsi PBB
Ø  Tujuan PBB 
Sebagaimana organisasi internasional, PBB merupakan organisasi yang sangat besar. Organisasi masyarakat bangsa – bangsa ini tentu mempunyai tujuan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu sebagai berikut : 
1.      Menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. 
2.      Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas – asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain. 
3.      Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasioanal di bidang ekonomi, social, kebudayaan, dan kemanusiaan. 
4.      Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya. 

Untuk mencapai tujuannya tersebut, asas – asas yang digunakan sebagaiman yang terumus di dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut. 

1. PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota 

2. Semua anggota dengan etiket baik harus melaksanakan kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan Piagam PBB ini. 

3. Semua anggota PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilakukan dengan cara damai. 

4. Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota menjauhkan diri dari segala macam bentuk kekerasan yang bertentangan dengan tujuan PBB. 

5. Semua anggota harus membantu PBB sesuai dengan ketentuan – ketentuan di dalam Piagam PBB serta tidak memberikan bantuan kepada Negara manapun jika PBB sedang menjalankan tindakan terhadap Negara itu. 

6. PBB akan menjaga agar Negara – Negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas – asas PBB guna mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. 
7. PBB tidak akan mencampuri urusan – urusan dalam negeri Negara mana pun. 
Berdasarkan tujuan dan asas – asas tersebut di atas, tidak semua Negara dapat diterima menjadi anggota PBB. Untuk menjadi anggota PBB, Negara – Negara tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya sebagai berikut 

1. Negara yang akan menjadi anggota PBB adalah Negara yang merdeka. 

2. Negara itu harus benar – benar mencintai perdamaian dunia. 

3. Bersedia memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB dan keputusan – keputusan PBB. 

4. Mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. 

Negara anggota PBB yang telah berulang kali melanggar asas – asas dan Piagam PBB dapat dikeluarkan dari keanggotaan PBB oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan. 

Ø  Fungsi PBB 
Fungsi PBB sebagai sebuah lembaga internasional dapat dilihat dari seberapa besar guna atau manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat internasional. Sebagaimana sejarah kelahirannya, PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebgai berikut. 
  • Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. 
  • Fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa – bangsa. 
  • Fungsi sosialisasi, yaitru PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai – nilai dan norma kepada semua anggota. 
  • Fungsi pengendali konflik, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesame anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesame anggota PBB. 
  • Fungsi kooperatif, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina / mendorong kerja sama di segala bidang antar bangsa di dunia. 
  • Fungsi negoisasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan – prundingan antarnegara untuk membentuk hokum, baik yang bersifat umum maupun khusus. 
  • Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah – masalah secara hokum yang timbul dari sesame anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. 
3.  Struktur Organisasi PBB

a.      Majelis Umum (General Assembly)

              Majelis Umum PBB adalah Majelis Permusyawaratan Utama dalam PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Majelis Umum ini terdiri dari semua Negara anggota PBB dan bertemu setiap tahun dibawah pimpinan seorang Presiden Majelis Umum yang dipilih dari wakil-wakil Negara anggota PBB tersebut. Majelis Umum PBB diselenggarakan di General Assembly Hall New York pada setiap bulan September yang dihadiri oleh semua perwakilan Negara Anggota PBB untuk membahas isu-isu penting seperti rekomendasi masalah perdamaian dan keamanan, pemilihan anggota untuk badan PBB dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Setiap Negara anggota memiliki satu suara dalam menentukan keputusan hal-hal tersebut, kecuali mengenai masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan PBB. Sidang Majelis Umum pertama diadakan di Westminster Central Hall London pada tanggal 10 Januari 1946 yang dihadiri oleh 51 Negara anggota.
Ø  Fungsi Majelis Umum
Majelis Umum berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah yang menjadi keprihatinan dunia. Majelis Umummengadakan sidang secara reguler setiap tahun, juga mengadakan sidang-sidang khusus jika diperlukan.

Ø  Tugas Majelis Umum
1.      Hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.
2.      Hal-hal yang berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan.
3.      Hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis.
4.      Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan.
5.      Penetapan keanggotaan.
6.      Mengadakan perubahan piagam.
7.      Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dan sebagainya.

b.      Dewan Keamanan (Security Council)

Dewan keamanan PBB terdiri atas lima belas anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, yang berpusat di newyork amerika serikat dimana sepuluh diantaranya adalah anggota tidak tetap sedangkan lima lainnya merupakan anggota tetap. Adapun negara yang menjadi anggota tetap dewan Keamanan PBB adalah Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat. Anggota tidak tetap dewan keamanan PBB di pilih oleh majelis umum dengan pertimbangan utama yaitu negara-negara anggota PBB yang memberikan sumbangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta berdasarkan asas pembagian geografis yang adil.
Adapun pendistribusian kursi anggota keamanan PBB berdasarkan letak geografis adalah sebagagi berikut:
  • Lima kursi untuk negara-negara di Afrika dan Asia
  • Dua kursi untuk negara-negara di Amerika Latin dan Karibia
  • Satu kursi untuk negara-negara di Eropa Timur
  • Dua kursi untuk negara-negara Eropa dan lainnya.
Adapun fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan, berdasarkan Piagam PBB adalah:
1.      Menginvestigasi situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan kemanan internasional.
2.      Mempertimbangkan dan Merekomendasikan prosedur penyelesaian terhadap sengketa atau pertikaian secara damai.
3.      Meminta negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap satu negara bila dibutuhkan.
4.      Mengambil tindakan secara militer baik dengan menggunakan angkatan darat, laut maupun udara atau dengan cara-cara lainnya yang mungkin diperlukan untuk mencegah suatu pertikaian atau sengketa menjadi bertambah buruk atau untuk memulihkan perdamaian serta keamanan dunia. Adapun rencana dan strategi dalam penggunaan angkatan bersenjata disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan dari Komite Staf Militer
5.      Menggunakan badan-badan regional untuk melakukan tindakan pemaksaan dibawah wewenang Dewan Kemanan.
6.      Membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan jika diperlukan membuat juga laporan khusus kepada Majelis Umum sebagai bahan pertimbangan majelis.
7.      Menetapkan badan-badan subsider yang diperlukan untuk membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Setiap negara anggota PBB dapat mengajukan setiap sengketa atau pertikaian yang berkaitan dengan negaranya untuk mendapatkan perhatian dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum, seperti peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB Demikian juga dengan negara yang bukan anggota, asalkan negara tersebut akan mematuhi kewajiban sebagai akibat dari penyelesaian damai yang di canangkan oleh Dewan Keamanan.
Negara anggota PBB haruslah secara bersama-sama mengusahakan untuk dapat membantu dan mendukung tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan demi perdamaian dunia. Jika tindakan yang diambil oleh dewan Keamanan menyebabkan persoalan perekonomian mengenai fungsi APBN khusus bagi negara lain, maka negara tersebut berhak untuk meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Setiap anggota dewan keamanan memiliki satu suara, namun lima anggota tetap dewan keamanan memiliki hak veto. Hak veto adalah hak yang memungkinkan negara anggota pemegang hak tersebut untuk menentang adopsi resolusi Dewan Kemanan yang substansif. Negara anggota PBB yang bukan anggota Dewan Kemanan PBB juga dapat turut serta mengikuti jalannya diskusi suatu permasalahan yang dilakukan oleh Dewan Kemanan apabila dewan berpendapat bahwa negara anggota tersebut memiliki sangkutan terhadap permasalahan tersebut, namun tanpa hak suara.
Untuk mendukung tugas-tugasnya, Dewan Keamanan membentuk badan pendukung. Badan-badan tersebut diantaranya adalah:

1. Komite Kontra Terorisme
Komite Kontra Terorisme adalah komite yang didirikan oleh Dewan Kemanan berdasarkan Resolusi Dewan Kemanan 1373 tahun 2001. Resolusi ini diadobsi dengan suara bulat dari seluruh anggota Dewan Keamanan setelah terjadinya serangan 11 September di Amerika Serikat. Komite ini memiliki tugas untuk membantu negara anggota PBB mencegah tindakan terorisme di wilayah mereka.
2. Komite Staff Militer
Komite Staff militer adalah komite yang dibentuk untuk dapat memberikan saran kepada Dewan Keamanan dalam merencanakan operasi militer PBB dan mengatur penggunaan persenjataan. perdamaian dan keamanan dunia. Komite ini terdiri atas kepala staff militer beserta wakilnya dari anggota-anggota tetap dewan keamanan. Komite Staff militer dapat membentuk sub komite setelah mengadakan konsultasi dengan Dewan Keamanan.
3. Komite Sanksi
Komite Sanksi adalah komite yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tertentu yang memiliki sanksi didalamnya. Komite ini harus memantau pelaksanaan sanksi dan melaporkannya kepada dewan Keamanan.
4. Standing Committees dan Komite AD Hoc
Standing Committees adalah komite terbuka dan dibuat untuk melakukan prosedur tertentu, seperti penerimaan aggota Dewan Keamanan baru. Sedangkan Komite AD Hoc dibentuk untuk waktu yang terbatas untuk mengatasi permasalahan tertentu
5. Operasi Perdamaian
Operasi perdamaian PBB bertugas untuk membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan perdamaian. Pasukan penjaga kemanan PBB diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dukungan politik serta membantu negara dalam menghadapi masa transisi yang sulit

6. Pengadilan Internasional
Pengadilan internasional di bentuk oleh Dewan Kemanan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan saat perang. Saat ini Dewan Keamanan sudah membangun dua pengadilan internasional yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia ( International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)).
7. Komisi Pembangunan Perdamaian
Komisi Pembangunan Perdamaian adalah badan penasihat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini merupakan badan penasihat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang untuk menghindari penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang menghadapi konflik. Komisi Pembangunan Perdamaian memiliki peran sebagai berikut
1.      Mengumpulkan semua badan dan lembaga yang relevan seperti lembaga donor internasional, pemnyumbang pasukan, lembaga keuangan dan sebagainya
2.      Menyediakan sumber daya militer untuk Dewan Keamanan
3.      Memberi saran dan mengumpulkan strategi terpadu dalam upaya pembangunan dan pemulihan perdamaian.
c.      Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Badan Utama PBB yang menangani berbagai masalah Lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Adapun Tugas-tugas utama Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
1.      Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.
2.      Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum.
3.      Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya.
Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri dari 54 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun.  Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial atau disingkat dengan ECOSOC ini dibantu oleh beberapa organisasi khusus PBB seperti WHO, FAO, ILO, ITU, UNESCO, UNICEF, IAEA, IBRD, UPU dan UNHCR.

d.      Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

Dewan Perwalian dibentuk pada tahun 1945 melalui Piagam PBB bab XIII untuk mengawasi pemerintahan wilayah-wilayah perwalian PBB dan mendorong penduduk wilayah perwalian tersebut untuk membentuk pemerintahaan sendiri atau kemerdekaan. Wilayah perwalian terakhir adalah Palau yang merdeka 1 Oktober 1994. Setelah Kemerdekaan Palau tersebut, Dewan Perwalian resmi dihentikan operasional pada tanggal 1 November 1994.
Ø  Tugas dan Fungsi
·        Membebaskan suatu daerah agar medapatkan kedaulatan dan kemerdekaan.
·        Memberi dorongan agar daerah perwakilan dapat menghoramti hak-hak asasi dan adanya ketergantungan dengan Negara lain.
·        Memberikan perlakukan yang sama di daerah perwakilan dalam persoalan sosial, ekonomi untuk semua anggota PBB.
·        Diluar dari yang diatas PBB juga memiliki lembaga khusus yang menagani berbagai macam masalah dunia seperti ILO, FAO, UNESCO, UNIDEF, WHO, IBRD, IMF, UPU dan GATT.

e.     Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

            Mahkamah internasional merupakan suatu badan pengadilan internasional resmi bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah internasional ini terdiri dari 15 (limabelas) hakim yang dipilih oleh Majelis Umum yang berdasarkan kemampuan/kecakapan mereka, bukan atas dasar kewarganegaraan mereka. Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda.
            Mahkamah internasional (The International Court of Justice, ICI) ialah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court Internasional Justice). Dalam pasal 9 statuta mahkamah internasional dijelaskan bahwa komposisi mahkamah internasional terdiri atas 15 orang hakim, dengan masa jabatan 9 tahun. Ke-15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Dari daftar calon hakim ini, majelis umum dan dewan keamanan secara independen melakukan suatu pemungutan suara untuk memilih anggota mahkamah internasional.
            Para calon yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi hakim mahkamah internasional. Biasanya lima hakim mahkamah internasional berada dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia). Di samping 15 hakim tetap, pasal 32 statuta mahkamah internasional memungkinkan dibentuknya hakim ad hoc yang terdiri atas dua orang hakim yang diusulkan oleh negara yang bersengketa. Kedua hakim ad hoc tersebut bersama-sama dengan ke-15 hakim tetap, memeriksa dan memutuskan perkara yang disidangkan.
Ø  Fungsi
Fungsi utama mahkamah internasional ialah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya ialah negara. Dalam pasal 34 statuta Mahkamah internasional dinyatakan bahwa yang boleh beracara di Mahkamah Internasional yaitu subjek hukum negara. Ada tiga kategori negara menurut statute ini, yaitu sebagai berikut.
Negara anggota PBB berdasarkan pasal 35 ayat 1 statuta mahkamah internasional dan pasal 93 ayat 1 piagam PBB, otomatis mempunyai hak untuk beracara di mahkamah internasional.
Negara bukan anggota PBB yang menjadi anggota statute mahkamah internasional, bisa beracara di mahkamah internasional jika sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh dewan keamanan PBB atas dasar pertimbangan majelis umum PBB, yakni bersedia menerima ketentuan dari statute mahkamah internasional piagam PBB pasal 94 dan segala ketentuan berkenaan dengan mahkamah internasional.
Negara bukan anggota statute mahkamah internasional, kategori-kategori ini diharuskan membuat deklarasi bahwa akan tunduk pada semua ketentuan mahkamah internasional dan piagam PBB pasal 94.
Ø  Tugas
  • Bertugas untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara negaranegara anggota PBB yang diserahkan kepadanya.
  • Bertugas untuk memberi pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antarnegara anggota PBB.
  • Bertugas untuk mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional.
  • Bertugas untuk memberi nasihat persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
·         Kewenangan
Pasal 5 – 8 statuta mahkamah menentukan empat jenis kejahatan berat, yaitu sebagai berikut :
1. Kejahatan Genosida
Kejahatan genosida (the crime of genocide), yaitu tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras, ataupun kelompok keagamaan tertentu.
2. Kejahatan Terhadap Kemanusian
Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againts humanity), yakni suatu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
3. Kejahatan Perang
Kejahatan perang (war crime), yakni meliputi beberapa hal berikut.
  • Tindakan berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya jika dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
  • Semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa (misalnya, pembunuhan berencana, penyiksaan, eksperimen biologis, menghancurkan harta benda, dan lain-lain).
  • Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (misalnya, menyerang objek-objek sipil bukan objek militer, membombardir secara membabi-buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan objek militer).
4.      Kejahatan Agresi
Kejahatan agresi (the crime of aggression), yakni tindak kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian.

f.        Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal,berpusat di Turtle Bay, Manhattan, New York City di dibantu oleh pekerja sipil internasional yang bekerja di seluruh dunia. Sekretariat PBB memberikan dukungan kerja dan pelayanan untuk semua badan PBB lainnya di dalam sistem keseluhan dan mengatur program serta kebijakan yang dijalankan oleh mereka. Sekretariat ini memiliki banyak tugas, dari administrasi operasi pemelihara perdamaian PBB hingga membuat penelitian mengenai tren sosial dan ekonomi dunia.

Ø  Fungsi
• Sebagai kepala administratif dari PBB
• Membawa dihadapan perhatian dewan keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional,dimana dewan keamanan tersebut mendapatkan tugas Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional , dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB




Ø  Tugas
 1. mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan dilaksanakan MU 2. melaksanakan keputusan yang dihasilkan badan-badan PBB

2. melaksanakan keputusan yang dihasilkan badan-badan PBB

4. Hal-hal Yang Telah Dicapai PBB
     PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam siding tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu:
a. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
b. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.
Hasil-hasil keputusan lainnya yang berhasil dicapai oleh PBB di antaranya adalah:
a. Piagam Pengakuan Kedaulatan (27 Desember 1949).
b. Pembentukan RIS
c. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
d. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS
e. Piagam tentang kewarganegaraan.
f. Persetujuan tentang ekonomi keuangan.
g. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.
Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure puhak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional.



5.  Organisasi Di Bawah Naungan PBB

1. Food and Agriculture Organization (FAO) – Orgaisasi Pangan dan Pertanian

Food and Agriculture Organization atau dalam bahasa Indonesia Orgaisasi Pangan dan Pertanian adalah organisasi yang bertujuan untuk terus meningkatkan nutrisi hidup, meningkatkan produksi, proses serta pemasaran penyaluran produksi dan pertanian.
Selain itu juga Food and Agriculture Organization bertugas untuk menghilangkan kelaparan yang ada di dunia serta membangun pedesaan. FAO pernah melakukan tugas berusa membasmi lalat buah di Mediterania dari Lembah Sungai Karibia. Hal ini sangat bermanfaat bagi industri Jeruk di Amerika.
Organisasi yang bermarkas di Roma ini dibentuk pad tahun 1945 di Quebec, Kanada. Awalnya markas organisasi ini berada di Washington DC, namun pada tahun 1951 dipindahkan ke Roma, Italia.
Hingga saat ini, terhitung mulai 26 November 2005, anggota dari FAO teridiri dari 189 anggota. Aktivitas FAO berfokus pada 4 bagian, yaitu;
  • Bantuan pembangunan untuk negara-negara berkembang.
  • Informasi perihal nutrisi, perhutanan, pangan dan perikanan.
  • Nasehat untuk pemerintah.
  • Forum netral untuk membicarakan serta menyusun kebijakan mengenai isu dalam bidang pangan dan pertanian.

2. International Atomic Energy Agency (IAEA) – Badan Tenaga Atom Internasional

International Atomic Energy Agency adalah Badan Tenaga Atom Internasional, organisasi independen ini dibentuk pada 29 Juli 1957. Tujuan dari Badan Tenaga Atom Internasional ini adalah mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan bijak, serta menangkal menggunakannya untuk keperluan militer.
Badan Tenaga Atom Internasional ini bermarkas di Wina, Austria. Hingga saat ini anggota dari IAEA sebanyak 137 negara. Pada tahun 2005, sang Direktur Jederal IAEA yaitu Mohamed ElBaradei mendapatkan penghargaan berupa Nobel Perdamaian atas peranannya dalam membatasi senjata nuklir.
Berikut ini adalah dafta nama Direktur Jenderal IAEA yang pernah menjabat;
  • Hans Blix periode tahun 1981-1997
  • Mohamed ElBaradei peridoe tahun 1997-2009
  • Yukiya Amano periode tahun 2009-sekarang.

3. International Civil Aviation Organization (ICAO) – Organisasi Penerbangan Sipil Internasional

ICAO adalah salah satu organisasi dibawah naungan PBB yang bertugas untuk mengembangkan teknik serta prinsip navigasi udara. Selain ini ICAO juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perencanaan dan perkembangan angkatan udara internasional agar terencana dan aman.
Presiden Dewan ICAO adalah Assad Kotaite dari 1976 hingga akhirnya mengundurkan diri pada Agustus 2006. ICAO menggunakan standardan merekomendasikan praktik mengenai pengerbangan, pencegahan gangguan campur tangan yang illegal serta memerikan kemudahan prosedur lintas negara untuk penerbangan sipil internasional.

4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) – Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural

            International Fund for Agricultural Development didirikan pada tahun 1997, pada awalnya organisasi ini didirikan untuk mengatasi bencana kelaparan di Sahel.Tujuan dari International Fund for Agricultural Development adlah untuk menyediakan pendanaan serta menggerakan sumber tambahan untuk program-program yang khusus dalam pengambangan ekonomi di wilayah yang kurang mampu.Pendanaan ini sendiri memang sangat difokuskan dalam hal produktivitas agricultural, maka tidak heran jika IFAD lebih meprioritaskan pada hal pangan dan pertanian.

5. International Labour Organization (ILO) – Organisasi Buruh Internasional

ILO adalah organisasi dibawah naungan PBB yang menampung isu buruh internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1919 sebagai salah satu bagian dari peristiwa sejarah yaitu perjanjian Versailles setelah perang dunia I.Setelah pembubaran LBB dan diganti dengan PBB, maka Organisasi Buruh Internasional ini resmi berada dibawah naungan PBB pada akhir Perang Dunia II. Pada tahun 1969, ILO mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Ketua dari ILO adalah Juan Somavia, secretariat organisasi ini dikenal dengan Kantor Buruh Internasional.

6. International Monetary Fund (IMF)- Dana Moneter Internasional

            International Monetary Fund adalah organisasi yang mengatur serta bertanggung jawab dalam sistem finansial secara global. Organisasi ini juga menyediakan berupa pinjaman kepada negara anggotanya guna membantu masalah keseimbangan ekonomi.                                               Salah satu misi dari International Monetary Fund adalah membantu negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi yang cukup serius, sebagai imbalannya negara yang dibantu harus menerapkan kebijakan ekonomitertentu seperti prasasti badan usaha milik negara.
Dari sekian anggota PBB, negara yang tidak ikut serta dalam IMF adalah Korea Utara, Andora, Monaco, Nauru, Andora dan Liechtenstein.

7. International Maritime Organization (IMO) – Organisasi Maritim Internasional

Organisasi Maritim Internasional pada awalnya dikenal dengan Inter-Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO. Organisasi ini didirikan oleh PBB pada tahun 1948. Tujuan dari IMO adalah mengkoordinir keselamatan maritim internasional dan       pelaksanaannya.Organisasi yang berpusat di London ini baru bisa berfungsi secara penuh pada tahun 1958. IMO mulai mempromosikan sebagai salah satu organisasi yang bekerja sama antar pemerintah dan antar industry pelayaran untuk meningkatkan keselamatan serta             mencegah berbagai polusi laut.Dalam menjalankan tugasnya IMO memiliki lima komite, dimana komite ini dibantu oleh beberapa sub-komite teknis. Organisasi anggota PBB boleh meninjau secara langsung cara kerja dari IMO.

8. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Panel Antar Pemerintah Tentang Perubahan Iklim

Panel Antar Pemerintah Tentang Perubahan Iklim adalah suatu panel ilmiah yang anggotanya terdiri dari ilmuan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, yaitu WMO dan UNEP.Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mengevaluasi risiko          perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aspek yang diteliti berdasarkan pada literature ilmiah yang telah dikaji serta dipublikasikan.Panel ilmiah ini terbuka bagi seluruh anggota UNEP dan WMO. Pada 12 Oktober 2007, IPCC mendapat pengahargaan Nobel Perdamaian bersama dengan Al Gore dalam menyebarluaskan serta membangun pengetahuan mengenai perubahan iklim, serta mulai mencari cara untuk melawan perubahan tersebut.

9. International Telecommunication Union (ITU) – Persatuan Telekomunikasi Internasional

International Telecommunication Union adalah organisasi yang didirikan untuk membakukan serta meregulasi radio internasional. Organisasi ini didirikan di Paris pada tangga 17 Mei 1865 yang memiliki tujuan utama yaitu melakukan standarisasi, mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi serta pengalokasian spectrum radio.
ITU juga merupakan agensi khusus dari PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, kantornya sendiri tepat berada di samping kantor utama PBB, ITU memiliki tiga biro, yaitu;
  • Biro Telekomunikasi (ITU-T)
  • Biro Radiokomunikasi (ITU-R)
  • Biro Pengembangan (ITU-D)
Setiap 4 tahun sekali diadakan pemilihan untuk memilih Sekretaris Jendralnya. Pada tahun 2006 dalam konferensi pleno ke-17 terpilih Dr. Hamadoun I. Toure dari Mali untuk menjadi Sekretaris Jendralnya dan pada konferensi pleno ke-18 di Meksiko, beliau terpilih kembali menjadi Sekretaris Jendralnya.

10. United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) – Komisi Persatuan Hak Asasi Manusia

Komisi Persatuan Hak Asasi Manusia adalah komisi fungsional dari PBB. Komisi ini berada dibawah lembaga UN Economic and Social Council (ECOSOC), dan juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNCHR).
UNCHR sendiri adalah mekanisme utama dari PBB dalam forum internasional yang menangani berbagai kasus serta perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 dalam sidang Umum PBB memutuskan untuk mengganti UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

11. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) – Konferensi PBB dalam Perdangan dan Pembangunan

UNCTAD adalah organisasi internasional yand bentuk pada tahun 1969. UNCTAD sendiri merupakan organ utama dalam Majelis Umum PBB dalam menangani berbagai macam isu mengenai pembangungan, perdagangan dan investasi.
Organisasi ini beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Switzerland. Anggara dana dari organisasi ini sebersar $500juta setiap tahunnya serta memiliki 400 petugaas.
UNCTAD sendiri selalu mengadakan pertemuan sebanyak 4 tahun sekali
  • UNCTAD 8 diadakan di Kolombia pada 1992
  • UNCTAD IX diadakan di Midrand, Afrika Selatan pada 1996
  • UNCTAD X diadakan di Bangkok, Thailand pada 2000
  • UNCTAD XI diadakan di Sao Paulo, Brazil pada 2004
  • UNCTAD XII akan diadakan di Ghana pada 2008.

12. United Nations International Drug Control Program (UNDCP) – Organisasi Pengendalian Obat Terlarang Internasional

United Nations International Drug Control Program dan United Nations Centre for International Crime Prevention adalah bagian dari United Nations Office on Drugs and Crime yang sebelumnya disebut United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention.
Tujuan dan tugas dari organisasi ini adalah untuk memantau serta mengendalikan kasus narkoba yang dalam cakupan internasional. Karena maraknya kasus narkoba tidak hanya sebatas dalam negeri saja. Maka dari itu dibentuk organisasi ini sebagai solusi dalam memerangi kasus narkoba.

13. United Nations Development Programme (UNDP) – Badan Program Pembangunan PBB

Badan Program Pembangunan PBB adalah organisasi multilateral yang memiliki andil paling berasr dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Organisasi ini berpusat di New York City.

Badan Program Pembangunan PBB adalah organisasi terbesar dalam naungan PBB. Biaya yang didapat biasanya berasal dari para donatur. Para donatour biasanya memberikan bantuan berupa penasehat ahli, pelatihan serta perlengkapan pembangunan di dunia.
UNDP dibentuk pada tahun 1965 sebagai penggabungan dua organisasi yaitu Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB. Organisasi ini dilihat sebagai organisasi yang melakukan tugas pokok PBB selain keamanan dunia dan perwujudan perdamaian dunia.
Anggota dari organisasi ini sebanyak 166 negara dari seluruh dunia dan bekerja dengan bantuan pemerintah serta LSM lokal. Terdapat beberapa fungsi dari UNDP ini, yaitu;
  • Mewujudkan demokrasi dalam suatu negara.
  • Penanggulangan kemiskinan.
  • Membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan.
  • Perluasan Energi dan Keseimbangan Lingkungan.
  • Penanggulangan HIV/AIDS.

14. United Nations Environment Programme (UNEP) – Program Lingkungan Alam PBB

United Nations Environment Programme adalah organisasi yang berperan dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas lingkungan sekitar. PPB dan organisasi ini akan membantu khususnya negara berkembang dalam melaksanakan kebijakan alam serta menggalakan pembangunan yang berkelajutan di dunia
Organisasi ini didirikan pada Juni 1972 setelah United Nations Conference On The Human Environment. Markas dari organisasi ini berada di Nairobi, Kenya serta memiliki enak kantor regional di seluruh dunia.

15. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu, dan Budaya

UNESCO adalah badan khusus PBB yand didirikan pada tahun 1945. Tujuan dari UNESCO adalah untuk mendukung perdamaian serta keamanan dengan cara mempromosikan kerja sama antar negara melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya.
Hal ini berguna untuk saling menghargai terhadap keadilan, peraturan hukum da HAM serta kebebasan yang hakiki. Anggota dari UNESCO terdiri dari 191 negara dan bermarkas di Paris, Perancis dengan kantor wilayah sebanyak 50 yang tersebar di seluruh dunia.
Program utama dari UNESCO akan disebarkan melaluibidang pendidikan, ilmu alam, sosial manusia, budaya serta komunikasi dan informasi. Beberapa proyek yang disponsori oleh UNESCO adalah pelatihan guru-guru, program ilmu internasional, program baca tulis dan program keragaman budaya.
Salah satu yang program yang paling penting adalah mengamankan berbagai warisan budaya dan alam serta memelihara Hak Asasi Manusia. Berikut ini dalah Direktur Jederal dari UNESCO;
  • Julian Huxley, Britania Raya (1946–1948).
  • Jaime Torres Bodet, Meksiko (1948–1952).
  • John Wilkinson Taylor, Amerika Serikat (sementara 1952–1953).
  • Luther Evans, Amerika Serikat (1953–1958).
  • Vittotino Veronese, Italia (1958–1961).
  • René Maheu, Perancis (1961–1974; sementara 1962).
  • Amadou-Mahtar M’Bow, Senegal (1974–1987).
  • Federico Mayor, Spanyol (1987–1999).
  • Koïchiro Matsuura, Jepang (1999–2009).
  • Irina Bokova, Bulgaria (2009–sekarang).

16. United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP) – Dana PBB untuk Kemitraan Internasional

UNFIP didirikan pada bulan Maret tahun 1998 oleh Sekretaris Jendral PBB kala itu yakni Kofi Annan. UNFIP ini bertanggug jawab atas pengaturan serta pemgembangan kerjasama diantara badan, departemen serta sector pribadi PBB.
UNFIP juga bekerja dengan yayasan dan perusahaan yang mendukung PBB dalam mencari mitra kerja sama. Contohnya saja UNFIP membantu kerja PBB dengan UN Foundation dimana pada kali ini Ted Turner menyumbang uang sebesar US$1 miliar ke PBB selama 15 tahun.
Selain itu, sejumlah perusahaan juga menjalin kerja sama dengan UNFIP seperti Google, Microsoft dan Ericsson. Kerja sama ini bertujuan untuk mencapai delapan Millenium Development Goals yaitu kesehatan anak, penduduk, wanitam lingkungan, energi, perubahan iklim, perdamaian, keamanan dan hak asasi manusia.
UNFIP ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif Amir A. Dossal serta dipantau oleh sebuah Dewan Penasehat yang berpusan di New York City.

17. United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) – Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan Internasional

UNFPA memulai bekerja pada tahun 1969 sebagai United Nations Fund for Population Activities, lalau pada tahun 1987 namanya berubah. Pada tahun 1971 badan ini ditempatkan berada di bawah otoritas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UNFPA mendukung program yang terdiri dari empat wilayah, yaitu wilayah Asia dan Pasifik, Arab dan Eropa, Amerika Latin dan Karibia serta Afrika dan Sub-Sahara. Organisasi ini bekerja lebih dari 140 negara, teritori dan wilayah.
Selain itu UNFPA juga mendorong berbagai partisipasi bagi para pemuda dan kaum wanita dalam membantu kesehatan seperti penyatkit dan pencegahannya, serta menyediakan berbagai suplai dan layanan untuk merawat kesehatan.
Organisasi ini bekerja sama dengan PBB, pemerintah serta komunitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengelola dukungan dari sumber daya.

18. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi

Organisasi ini bermarkas di Jenewa, Switzerland dan didirikan pada 14 Desember 1950. Tujuan dibentuknya adalah untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintah atau PBB.Serta mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat tinggal ke tempat yang lebih baru dan layak. UNHCR dianugrahi Nobel Perdamaian pada tahun 1954 dan 1981.Organisasi ini diberi tanggung jawab untuk memimpin serta mengkoordinasikan langkah internasional untuk melindungi para pengungsi.
Setiap pengungsi harus dipastikan selamat dan mendapat perlakuan yang layak serta melindungi hak-hak dari pengungsi, itulah tujuan mulia dari organisasi ini.
Pada 1 Januari 2003 tercatat bahwa sebanyak 20.556.781 pengungsi berada di bawah tanggung jawab UNHCR, itu termasuk ke sebanyak 5.5 juta di Eropa dan Amerika Utara. Pada 31 Desember 2004 tercata 9.236.500 pengungsi secara resminya.
Daftar orang-orang yang menjabat ketua UNHCR:
  • Gerrit Jan van Heuven Goedhart berasal dari Belanda (1951-1956)
  • Auguste Lindt Berasal dari Swiss (1956-1960)
  • Félix Schnyder Berasal dari Swiss (1960-1965)
  • Pangeran Sadruddin Aga Khan berasal dari Iran (1960-1977)
  • Poul Hartling Berasal dari Denmark (1978-1985)
  • Jean-Pierre Hocké Berasal dari Swiss (1986-1989)
  • Thorvald Stoltenberg Berasal dari Norwegia (1990-1990)
  • Sadako Ogata Berasal dari Jepang (1990-2000)
  • Ruud Lubbers Berasal dari Belanda (2001-2005)
  • António Guterres Berasal dari Portugal (2005-sekarang)

19. United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB

Pada 15 Maret 2006 di dalam Majelis Umum PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi Hak Asasi Manusia yang baru, walalupun pada awalnya terdapat berbagai penentangan dari negara Amerika Serikat.
Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 53 negara sebelumnya. Menurut kesepakatan, badan ini telah disetujui oleh 170 anggota dari 190 anggota.
Meskipun begitu, terdapat beberapa negara yang menentang seperti Amerika, Kepulauan Marshall, Israel dan Palau. Tiga negara tidak mengambil suara yaitu Venezuela, Iran dan Belarusia.
Indonesia terpilih menjadi anggota HAM baru PBB dan mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Pada pengundiannya, Indonesia dan Indoa mendapat masa jabatan selama satu tahun. Malaysia, Arab dan Jordania mendapat jabatan selama tiga tahun.

20. United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT) – Program PBB untuk Tempat Tinggal Manusia

UN-HABITAT didirikan pada tahun 1978 dan memiliki kantor pusat di Nairobi, Kenya. Tugas dari badan ini adalah untuk mempromosikan secara sosial dan lingkungan kota yang stabil. Tujuannya yaitu memberikan serta memastikan perlindungan bagi semua orang.
Pusat regional dari badan ini bernama United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS), dan berkantor di Nairobi, Fukuoka dan Rio de Janeiro.

21. United Nations Children’s Fund (UNICEF) – Badan PBB untuk Anak-anak

UNICEF didirikan pada tangga 11 Desember 1946. Markas besar dari badan ini berada di New York City, Amerika Serikat. UNICEF bertujuan untuk menggalakan serta memberikan bantuan kemanusiaan serta pengembangan jangka panjang kepada anak-anak di negara berkembang.
UNICEF adalah agensi yang didanai secara sukarela. Maka dari itu UNICEF sangat bergantung kepada sumbangan pribadi serta pemerintah. Program dari UNICEF lebih menekankan pada pengembangan pelayanan masyarakat dalam mepromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.Pada tahun 1965, UNICEF mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Bahkan klub sepak bola Barcelona mendukung UNICEF dengan cara memasang logo pada jersey mereka.

22. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – Badan PBB dalam Pembangunan Industri

UNIDO ini berpusan di Wina, Austria, memiliki tujuan utama untuk melakukan promosi serta percepatan pembangunan industri di negara berkembang dan negara dengan keadaan ekonomi yang masih dalam transisis.
UNIDO secara ketat dijaga oleh Nations Development dalam membantu negara berkembang saat merumuskan pembangunan, kelembagaan, kebijakan ilmiah serta teknologi di bidang industry.
Eksekutif kepala UNIDO Direktur Eksekutif
  • Helmi Ibrahim (1967-1974)
  • Abdel-Rahman dari Mesir (1975-1985)
  • Abd El-Rahman Khane dari Aljazair Aljazair
  • Direktur Jenderal UNIDO
  • Domingo L. (1985-1992)
  • Siazon Jr dari Filipina (1993-1997)
  • Mauricio de Maria y Campos dari Meksiko (1998-2005)
  • Carlos Alfredo Magariños dari Argentina (Desember 2005)
  • Kandeh Yumkella dari Sierra Leone

23. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) – Badan PBB untuk Bantuan dan Pengungsi Pengungsi Palestina dan Timur Tengah

UNRWA adalah organisasi yang berfokus pada bantuan manusia, memberikan pendidikan, kesetahatan, layanan sosial kepada para pengungsi Palestina yang tinggal di Syria, Lebanon, Yordania dan Tepi Barat
Pengungsi ini tercatat sebanayak empat ratus ribu orang. Organisasi ini memang dikhususkan untuk membantu para pengungsi yang tedapat dalam daerah konflik atau sengketa. Organisasi ini juga terpisah dari UNHCR.

24. World Tourism Organization (WTO) – Organisasi Pariwisata Dunia (OPD)

Organisasi ini adalah bagian dari badan PBB yang mengurusi permasalahan di bagian pariwisata. Kantor utama dari organisasi ini berada di kota Madrid, Spanyol. Organisasi ini pula yang membuat peringkat wisata di seluruh dunia.
Berikut ini adalah daftat dari Sekretaris Jenderal Organisasi Pariwisata Dunia (OPD)

  • Robert Lonati dari Perancis (1975–1985).
  • ‎‎Willibald Pahr dari Austria (1986–1989).
  • Antonio Enriquez Savignac dari Meksiko (1990–1996).
  • Francesco Frangialli dari Perancis (1998–2009).
  • Taleb Rifai dari Yordania (2010–sekarang).

25. Universal Postal Union (UPU) – Organisasi Pos Dunia

Organisasi PBB ini didirikan pada tahun 1874, bermarkas di Kota Bern, Swiss. Organisasi di bawah naungan PBB ini bergerak di bidang pengiriman perangko serta barang. Negara yang telah resmi menjadi bagian dari anggota UPU sebanyak 200 negara.
Terdapat sebanyak 50 kantor wilayah dari Organisasi Pos Dunia ini yang tersebar di seluruh dunia seta beberapa institute. Program utama dari Organisasi Pos Dunia ini adalah pengiriman barang dan perangko.

26. World Food Programme (WFP) – Program Pangan Dunia

Badan PBB ini didirikan oleh FAO pada tahun 1960. Program pangan di dunia ini memiliki tujuan untuk memberi bantua kemanusiaan serta perkembangan jangkat panjang untuk program pangan di seluruh negara berkembang yang ada di dunia.
Markas besar dari WFP ini berada di New York, Amerika. WFP sendiri adalah agensi yang diberi dana secara sukarela. Sehingga organisasi di bawah naungan PBB ini sangat bergantung terhadap sumbangan dari pemerintah. Program-program dari WFP ini lebih menekankan kepada pengambangan pelayanan masyarakat serta mempromosikan program pangan.

27. World Health Organization (WHO) – Organisasi Kesehatan Dunia

Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu organisasi yang bertindak sebagai coordinator dari kesehatan umum internasional. Organisasi Kesehatan Dunia memiliki markas di Kota Jenewa, Swiss.
Organisasi yang didirikan pada 7 April 1948 ini sangat berfokus terhadap berbagai masalah kesehatan di dunia, terlebih lagi penyakit menular yang sering menimpa negara berkembang. Saat ini Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia adalah Margaret Chan yang menjabat mulai dari 8 November 2006,
WHO sendiri mewarisi banyak mandate serta persediaan dari organisasi sebelumnya, organisasi kesehatan yang sebelumnya adalah anggota dari agensi LBB
WHO adalah satu-satunya badan asli milik PBB, konstitusi pertamnya kali muncul saat memperingati Hari Kesehatan yaitu 7 April 1948. Beberapa penyakit yang paling sering ditangani oleh WHO adalah SARS, malaria, flu babi, HIV AIDS, TBC dan cacar.

28. World Intellectual Property Organization (WIPO) – Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia adalah badan khusus dari PBB, organisasi ini dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas serta memperkenalkan perlingdungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.
Saat ini WIPO terdiri dari 184 anggota negara dan telah membuat hingga 23 perjanjian internasional. Kantor pusat dari Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia berada di kota Jenewa, Swiss.
Negara yang tidak termasuk ke dalam anggota WIPO adalah Vanuatu, Timor Leste, Taiwan, Kepulauan Solomon, Arab Sahrawi, Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Palestina, Republik Demokrasi .
Dahulu, WIPO bernaman BIRPI yang didirikan pada tahu 1893 yang dibentuk untuk mengawasi Konvensi Bem mengenai perlindungan Hak atas kekayaan Industri. Secara resmi, WIPO dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, ditandatangani pada 14 Juli di Stockholm dan diperbaharui pada 28 September 1979.
Dilihat dari pasal 3 hasil Konvensi, WIPO terus berupaya untuk melakukan promosi atas perlindungan dari hak kekayaan Intelektual ke seluruh dunia. Sumber dana WIPO berasal dari organisasi itu sendiri, dan sumber dananya pun cukup besar.
Pada tahun 2006, di atas 90% dari pemasukannya yang berkisar 500 juta CHF diperkirakan berasal dari pendapatan berbentuk imbal jasa yang diperoleh International Bureau (IB) dari aplikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sistem registrasi yang mengatur Traktat Kerjasama Paten. Sistem Madrid untuk merek dan Sistem Den Haag untuk Hak atas Desain Industri.

29. World Meteorological Organization (WMO) – Organisasi Meteorologi Dunia

Organisasi Meteorologi Dunia merupakan organisasi antarpemerintah dengan jumlah anggota sebanyak 188 negara dan teritori anggota. Berasal dari International Meteorological Organization (IMO), yang didirikan tahun 1873. Dibentuk tahun 1950,
Organisasi Meteorologi Dunia menjadi badan khusus PBB untuk meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi dan geofisika. Kantor pusat Organisasi Meteorologi Dunia berada di Jenewa, Swiss. Presidennya Alexander Bedritsky dan Sekretaris Jenderalnya Michel Jarraud.
Pada Bulan Juni 1976, dalam tanggapan terhadap laporan pers yang memprediksikan peristiwa seperti Zaman Es Kecil, Organisasi Meteorologi mengeluarkan peringatan bahwa pemanasan iklim global yang signifikan dapat menyebabkan zaman es.




C. ASEAN (Association Southeast Asian Nation)

1. Latar Belakang Berdirinya ASEAN

Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara.                                                                                                                 Persamaan-persamaan tersebut antara lain:
1.      Persamaan Letak Geografis.
2.      Persamaan Dasar Kebudayaan.
3.      Persamaan Nasib.
4.      Persamaan Kepentingan di Berbagai Bidang.
1. Persamaan Letak Geografis
Semua negara di Asia Tenggara terletak di antara 2 benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Dan berada di antara 2 samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
2.Persamaan Dasar Kebudayaan
Di Asia Tenggara, setiap negara mempunyai dasar kebudayaan, bahasa, tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir serupa. Wajar saja, karena semua negara umumnya menjadi pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia.
3. Persamaan Nasib
Negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Hal inilah yang memunculkan rasa “setia kawan” negara-negara di Asia Tenggara.
4. Persamaan Kepentingan di Berbagai Bidang
Adanya kepentingan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan, politik menjadi latar belakang berdirinya ASEAN. Tempat yang menjadi pintu gerbang perdagangan dunia juga terdapat di Asia Tenggara, yaitu Selat Mala dan Selat Sunda.



2. Tujuan dan Fungsi ASEAN
Fungsi dan tujuan dari dibentuknya ASEAN tercantum dalam deklarasi Asean yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan semangat kesamaan dan semangat persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat dari bangsa-bangsa di kawasan Asia tenggara yang damai dan sejahtera.
  2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip dari piagan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.
  3. Peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu membantu diantara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga teknik
  4. Saling bantu membantu baik itu dalam bidang sarana-sarana latihan dan juga penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan teknik.
  5. Membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota.
  6. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan diantara negara-negara anggota
  7. Memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya.
3. Struktur Organisasi ASEAN
a. Sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama di Bali 1976
Untuk melaksanakan maksud dan tujuan ASEAN tersebut, dibentuk suatu struktur organisasi ASEAN yang terdiri dari Annual Ministreal Meeting (AMM), Standing Committee (SC),  Permanent Committee (PC), Ad-Hoc Committee (AC), dan National Secretariats (NS) di setiap negara anggota.

1). Sidang tahunan para menteri (AMM) merupakan sidang tertinggi yang dihadiri para menteri luar negeri yang diadakan setiap tahun secara bergiliran di negara anggota.

2). Standing Committee (SC) bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dari hari ke hari dan mempersiapkan AMM berikutnya. SC dipimpin oleh Menlu anggota yang akan menjadi tuan rumah dalam AMM berikutnya.

Anggotanya terdiri dari para duta besar negara anggota di negara calon tuan rumah AMM. Tugas utama SC adalah untuk merekomendasikan dan melaksakan program-program yang telah disepakati dalam AMM sebagai program ASEAN. SC juga mengkoordinasikan kegiatan 11 PC.

3). Komisi tetap (PC) bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN dan melaksanakan program tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari AMM. Oleh karena itu yang menjadi anggota PC adalah para pejabat ahli dalam bidang masing-masing yang ditunjukan oleh pemerintahnya.

Ada 11 PC yang meliputi bidang-bidang makanan dan pertanian, komunikasi, pelayaran, perdagangan dan industri, mass media, keuangan, pariwisata, transportasi, ilmu dan teknologi, serta kegiatan sosial budaya.

4). Komisi khusus (AC) dibentuk sesuai dengan kebutuhan ASEAN,seperti :  komite koordinasi khusus tentang bangsa-bangsa ASEAN, komite ASEAN-Brussel, komite khusus Bank Sentral dan Otoritas Keuangan, pejabat-pejabat Senior tentang Karet Sintetis, komite khusus tentang Sekretariat ASEAN, pejabat-pejabat Senior Perdagangan.

Ini semua rincian dari struktur organisasi ASEAN sebelum konferensi tingkat tinggi pertama yang terjadi pertama di Bali pada tahun 1976.

b. Sesudah KTT Bali 1976.
Berdasarkan struktur yang ditetapkan oleh Deklarasi Bangkok 1976, ternyata jalan organisasi ASEAN sangat lambat. Walaupun telah ditetapkan SC sebagai motor organisasi, kegiatan para anggota SC lebih banyak pada tugas utamanya dalam membina hubungan bilateral daripada menjalankan tugas SC.

Apalagi ketua SC adalah seorang Menlu yang sangat sibuk dengan hubungan multilateral negaranya dengan negara lain, yang menyebabkan waktunya sangat sedikit dalam SC. Meskipun telah dibentuk pertemuan NS yang melakukan koordinasi kebijaksanaan eksekutif, ternyata hasil pertemuan itu lebih banyak menunggu komando dari Menlunya masing-masing.

Tetapi dalam mengoperasikan gagasan-gagasan yang telah disusunnya masih memerlukan birokrasi yang panjang seperti sidang SC, sidang NS, sidang AMM, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan reorganisasi menyeluruh untuk mengatasi kemacetan-kemacetan yang timbul, yang disebabkan oleh struktur organisasi yang dipakai.

Untuk itu, dalam KTT Bali yang dilaksakan pada bulan Februari 1976, ditetapkan struktur baru. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pertemuan kepala pemeritahan merupakan instansi tertinggi ASEAN. Sedangkan instansi berikutnya yaitu AMM dilengkapi dengan pertemuan Menteri Ekonomi (MM) dan pertemuan menteri lainnya (OMM).

SC masih tetap diadakan dengan tugas diperluas seperti menyiapkan dialog  dengan mitra dialog ASEAN, di samping juga mengawasi Komite Anggaran dan Komite Pengawasan. Hasil yang paling penting dari KTT Bali yaitu dibentuknya ASEAN Secretariat yang berkedudukan di Jakarta, yang diharapkan untuk mengatasi kemacetan-kemacetan yang dialami sebelumnya.

Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang Sekjen yang dijabat secara bergilir untuk masa jabatan dua tahun. Terdapat tiga biro yang berada di bawah Sekjen, yaitu Direktur Biro Ekonomi, Direktur Biro Iptek, dan Direktur Biro Sosial Budaya.

Selain itu Sekjen dibantu oleh asisten Sekjen, pejabat Public Information, dan pejabat dan pejabat adminitrasi. Sedangkan para direktur dibantu pula oleh beberapa pejabat yang ahli dalam bidangnya masing-masing.
4. Hal-hal Yang Telah Dicapai ASEAN
Hasil yang telah dicapai oleh ASEAN adalah sebagai berikut:
1.      Pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dengan meniadakan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari sesama negara anggota untuk meningkatkan skala pasar internasional dan melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik dalam menghadapi persaingan dari luar kawasan.
2.      Penetapan peraturan dan perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota dalam menghadapi negara yang lebih maju.
3.      Mengembangkan kebijakan industri regional untuk menasionalisasi dan mengonsentrasikan perusahaan lokal. Tujuannya agar menjadi primadona bagi suatu kawasan, seperti tekstil dan agroindustri.
4.      Mendirikan proyek industri ASEAN.
5.      Membentuk dana devisa bersama negara-negara anggota yang memerlukan, dana tersebut diatur dalam ASEAN Swaparrangement.
6.      Menentukan tarif rendah untuk jenis barang hasil produksi negara anggota ASEAN.
7.      Pengunaan Satelit PALAPA.
8.      Menghindarkan pajak ganda antaranggota ASEAN.
9.      Mendirikan pusat-pusat penelitian tentang pertanian, biologi, pengobatan, bahasa Inggris, dan sebagainya.
10. Tukar pelajar dan mahasiswa antaranggota ASEAN.
11. Kerja sama siaran televisi bersama.
12. Penanggulangan bersama masalah narkoba.
13. Penangulangan bahaya terorisme.
5.  Organisasi Dalam Naungan ASEAN
AFTA adalah singkatan dari kepanjangan ASEAN Free Trade Area. Organisasi AFTA didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV. AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. AFTA ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN yang direncanakan tercapai dalam waktu 9 tahun (1993-2002). Rencana ini dijalankan dengan cara penghapusan biaya tarif (bea masuk 0-5%) maupun biaya tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Dengan cara ini, AFTA berharap ASEAN menjadi basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk ASEAN.

Ketika kesepakatan AFTA ditandatangani resmi, negara anggota AFTA hanya berjumlah 6 negara; yaitu, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura. Negara anggota ini kian bertambah seiring dengan bergabungnya Negara lainnya ke dalam ASEAN, yaitu Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. Sehingga, Negara anggota AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. 
Tujuan dibentuknya AFTA:
Tujuan AFTA ketika pertama kali dibentuk adalah sebagai berikut: 
  • Untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia.
  • Untuk menarik investor asing dan meningkatkan perdagangan antarnegara anggota ASEAN.
Kabar terakhir yang berkaitan dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua biaya masuk impor barang bagi negara Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Philippines, dan Thailand pada tahun 2010. Sedangkan, untuk negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pembebasan biaya masuk impor diberlakukan pada tahun 2015.
C. GNB ( Gerakan NON-BLOK )
1. Latar Belakang Berdirinya Gerakan Non-Blok
faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut.
1) Munculnya dua blok, yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia.
2) Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.
3) Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok.
4) Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran, sehingga mengkhawatirkan AS.
5) Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu:
Loading...
a) Presiden Soekarno (Indonesia),
b) PM Jawaharlal Nehru (India),
c) Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
d) Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan
e) Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Berdirinya Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) diprakarsai oleh para pemimpin negara dari Indonesia (Presiden Soekarno), Republik Persatuan Arab–Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), India (Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru), Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito), dan Ghana (Presiden Kwame Nkrumah).

2. Tujuan dan Fungsi GNB
a. Tujuan dan fungsi ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan
ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara-negara maju.
b. Tujuan dan fungsi ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju terwujudnya dunia yang tertib, aman, dan damai.
Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara non blok menye-lenggarakan
konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokok pembicaraan KTT adalah membahas
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan GNB dan membahas
peristiwa-peristiwa internasional yang dapat membahayakan perdamaian dan
keamanan dunia
3. Struktur Organisasi GNB
Di dalam gerakan Non Blok tidak terdapat struktur organisasi yang mengurus kegiatan di berbagai bidang karena Gerakan Non Blok bukan merupakan lembaga. Gerakan Non Blok mengandalkan perjuangan pada kekuatan moral. Satu-satunya pengurus dalam Gerakan Non Blok adalah ketua.

Ketua Gerakan Non Blok dijabat oleh kepala pemerintahan negara yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok. KTT Gerakan Non Blok dihadiri oleh para kepala pemerintahan dan kepala negara anggota Gerakan Non Blok.

4. Hal-hal Yang Telah Dicapai GNB
1. Konferensi Tingkat Tinggi I Gerakan Non Blok (KTT I Gerakan Non Blok)
KTT I Gerakan Non Blok diselenggarakan pada tanggal 1–6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia dengan ketua Presiden Joseph Broz Tito. KTT dihadiri oleh 25 negara. KTT I Gerakan Non Blok menghasilkan beberapa keputusan penting yang disebut Deklarasi Beograd dan berisi, antara lain sebagai berikut:
  • mengimbau dihentikannya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama sekutunya;
  • mengimbau Uni Soviet dan Amerika Serikat agar hidup berdampingan secara damai dengan menghentikan perlombaan senjata nuklir;
  • menyerukan kepada dunia (PBB) untuk membantu negara yang masih terjajah supaya segera merdeka.
2.  Konferensi Tingkat Tinggi II Gerakan Non Blok (KTT II Gerakan Non Blok)
KTT II Gerakan Non Blok diselenggarakan pada tanggal 5–10 Oktober 1964 di Kairo, Mesir dengan ketua Presiden Gamal Abdul Nasser. KTT dihadiri oleh 46 negara. Keputusan penting yang dihasilkan dalam KTT II Gerakan Non Blok antara lain sebagai berikut:
  • penghentian Perang Dingin dan perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur;
  • usaha perbaikan ekonomi di negara sedang berkembang agar tidak tertinggal jauh dari negara maju;
  • KTT II Gerakan Non Blok melahirkan Kelompok 77 yang terdiri atas negara Dunia Ketiga yang ingin berjuang untuk memperoleh keadilan ekonomi.
3.  Konferensi Tingkat Tinggi III Gerakan Non Blok (KTT III Gerakan Non Blok)
KTT III Gerakan Non Blok diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8–10 Oktober 1970 dengan ketua Presiden Kenneth Kaunda Zambia. KTT dihadiri oleh 59 negara. Keputusan penting yang diambil dalam KTT III Gerakan Non Blok, selain tetap mendukung keputusan KTT I dan II Gerakan Non Blok, dihasilkan pula keputusan baru, antara lain sebagai berikut:
  • dicetuskan suatu resolusi menuntut pembangunan tata ekonomi dunia baru yang lebih adil dan merata;
  • mengimbau diadakannya dialog yang lebih demokratis antara kelompok Utara dan kelompok Selatan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dunia yang sehat dan dinamis;
  • menyerukan kerja sama yang erat dan luas di antara negara anggota Gerakan Non Blok dan tidak terlalu bergantung pada negara maju.
4.  Konferensi Tingkat Tinggi IV Gerakan Non Blok (KTT IV Gerakan Non Blok)
KTT IV Gerakan Non Blok diselenggarakan di Aljir, Aljazair pada tanggal 5–9 September 1973 dengan ketua Presiden Houari Boumediene. KTT IV Gerakan Non Blok dihadiri oleh 76 negara. Sasaran yang hendak dicapai dalam KTT IV Gerakan Non Blok, antara lain sebagai berikut:
  • pengajuan rancangan tata ekonomi dunia baru;
  • meredakan ketegangan dunia atau “détente” dan membahas persoalan Krisis Timur Tengah;
  • pembentukan dana pembangunan bagi negara-negara berkembang;
  • kerja sama dalam mengatasi masalah lingkungan hidup.
5.   Konferensi Tingkat Tinggi V Gerakan Non Blok (KTT V Gerakan Non Blok)
KTT V Gerakan Non Blok diselenggarakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 16–19 Agustus 1976 dengan ketua PM Sirimavo Bandaranaike. KTT dihadiri oleh 81 negara. Hasil KTT V Gerakan Non Blok “Deklarasi Kolombo” antara lain sebagai berikut:
  • berusaha mewujudkan tata ekonomi dunia baru;
  • program Aksi Kolombo;
  • penyelesaian masalah perang Vietnam.
6.   Konferensi Tingkat Tinggi VI Gerakan Non Blok (KTT VI Gerakan Non Blok)
KTT VI Gerakan Non Blok diadakan di Havana, Kuba (1979) ketua Presiden Fidel Castro. KTT dihadiri oleh 94 negara. KTT ini membicarakan masalah masuknya pengaruh blok sosialis ke dalam anggota Gerakan Non Blok dan mencegah terjadinya pertikaian antaranggota. Hasil penegakan kembali pentingnya perdamaian dunia. Birma menyatakan keluar dari GNB, sebab GNB dianggap
tidak murni lagi.
7.   Konferensi Tingkat Tinggi VII Gerakan Non Blok (KTT VII Gerakan Non Blok)
KTT VII Gerakan Non Blok diadakan di New Delhi, India pada tahun 1982 dengan ketua PM Indira Gandhi. Menurut keputusan KTT ke VI bahwa KTT VII diselenggarakan di Bagdad Irak pada akhir tahun 1982. Oleh karena terjadi perang Irak-Iran,maka KTT VII dialihkan ke New Delhi India. Pembicaraan pada KTT VII Gerakan Non Blok ini masih berkisar pada cara menyelesaikan persengketaan yang timbul di antara anggota Gerakan Non Blok, akibat perang saudara, dan pengaruh kekuatan asing. Hasil “The New Delhi Massage”, Pesan New Delhi yaitu sebagai berikut:
  • menghimbau agar negara-negara besar menghilangkan kecurigaan dan mengadakan perundingan secara jujur;
  • mendukung perjuangan rakyat Palestina dan Namibia;
  • menghimbau agar negara-negara besar dan maju menghilangan politik proteksionisme, sebab dapat menghambat perdagangan internasional.
8.  Konferensi Tingkat Tinggi VIII Gerakan Non Blok (KTT VIII Gerakan Non Blok)
KTT VIII Gerakan Non Blok diadakan di Harare, Zimbabwe pada tanggal 1–6 September 1986 dengan ketua Robert Mugabe. Konferensi ini dihadiri oleh 102 negara. KTT VIII Gerakan Non Blok ini membicarakan masalah ketertiban, keamanan serta perdamaian dunia yang menyangkut masalah hak asasi serta kedaulatan suatu negara. Selain itu, juga berupaya menghentikan perang Irak–Iran dan mengupayakan agar negara-negara Gerakan Non Blok mengakhiri sengketa antarnegara.
9.   Konferensi Tingkat Tinggi IX Gerakan Non Blok (KTT IX Gerakan Non Blok)
KTT IX Gerakan Non Blok berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 4–7 September 1989 dengan ketua Presiden Janez Drnosek. Dalam KTT ini terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota mengenai masalah Irak dan Kuwait. Kelompok pertama yang didukung mayoritas anggota menghendaki Irak menaati semua resolusi PBB. Kelompok kedua menghendaki penyelesaian Irak–Kuwait dengan solusi Arab tanpa campur tangan pihak luar. Akan tetapi, akhirnya Gerakan Non Blok gagal menghentikan konflik di Teluk Persia, baik dalam kasus Perang Teluk I maupun Perang Teluk II.
10.  Konferensi Tingkat Tinggi X Gerakan Non Blok (KTT X Gerakan Non Blok)
KTT X Gerakan Non Blok diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1–6 September 1992 ketua Presiden Soeharto. Isu yang muncul dalam KTT X Gerakan Non Blok di Jakarta, antara lain sebagai berikut.
  • Gerakan Non Blok tetap mendukung perjuangan Palestina yang rumusannya terdapat dalam Pesan Jakarta atau Jakarta Message.
  • Menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang membantu Israel dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
  • Kegagalan memasukkan masalah sanksi PBB terhadap Irak dan Libia masih membuktikan lemahnya Gerakan Non Blok dalam mengatasi perbedaan pendapat di kalangan anggotanya.
11.  Konferensi Tingkat Tinggi XI Gerakan Non Blok (KTT XI Gerakan Non Blok)
KTT XI Gerakan Non Blok diselenggarakan di Cartagena, Kolombia pada tanggal 16–22 Oktober 1995 dengan ketua Presiden Ernesto Samper. Hasilnya meningkatkan dialog Utara Selatan.
12.  Konferensi Tingkat Tinggi XII Gerakan Non Blok (KTT XII Gerakan Non Blok)
KTT XII Gerakan Non Blok diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 28 Agustus–3 September 1998. Hasil perjuangan demokratisasi dalam pengakuan serta hubungan internasional bagi negara dunia ketiga.
13.  Konferensi Tingkat Tinggi XIII Gerakan Non Blok (KTT XIII Gerakan Non Blok)
KTT XIII Gerakan Non Blok diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Februari 2003. Hasilnya penyelesaian masalah Irak dengan jalan damai dan tidak memicu pecahnya perang di Irak.





DAFTAR PUSTAKA
http://jasforyuinfo.blogspot.co.id/2016/04/pbb-latarbelakang-berdirinya-tujuan-dan.html
http://kangom.blogspot.co.id/2013/10/tujuan-dan-fungsi-pbb.html  
http://www.gurupendidikan.co.id/mahkamah-internasional-pengertian-komposisi-fungsi-dan-tugas-beserta-kewenangannya-lengkap/ 
http://catatanips.blogspot.co.id/2014/07/peran-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa_4767.html
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120504054118AAKMXBM
http://www.ilmudasar.com/2017/04/Pengertian-Sejarah-Fungsi-dan-Tujuan-PBB-adalah.html
https://malickinew.blogspot.com › PPKn
http://lathifahalra.blogspot.co.id/2014/02/tujuan-dan-fungsi-pbb.html

Posting Komentar untuk "Makalah Organisasi Internasional PBB ASEAN dan GNB~BloggerZar"