Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Makalah Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak




KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga pembaca bisa mendapatkan informasi, ilmu, dan manfaat dari makalah ini.

Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu kami harapkan pembaca untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.



Kohoha, 15 September 2018



                                                                                                                                   Penyusun


BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang
Pajak adalah salah satu kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang, baik sebagai pribadi maupun sebagai badan usaha yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, membayar pajak tidak hanya kewajiban namun hak dari seluruh warga negara untuk turut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang sedang berlangsung, secara terus menerus serta bekesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang berkisar 70% dari seluruh penerimaan negara yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, Gaji PNS dan pembangunan fasilitas publik. Semakin besar pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur negara yang dibangun.

Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar pajak di tahun 2016 ini masih sangatlah rendah. Padahal pajak memiliki fungsi yang sangat besar dalam pemerataan pembangunan, menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri dan membangun sarana umum untuk kepentingan masyarakat. Melihat hal ini perlu adanya evaluasi yang cukup mendalam tetang perpajakan di Indonesia.

1.2 Rumusan masalah
Adapun rumusan malasah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian dari pajak?
2. Apakah manfaat dari pajak?
3.Apa dasar hukum dari pajak dan sanksi yang diberikan bagi seorang wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya?
4. Apakah yang menjadi faktor penghambat bagi masyarkat untuk membayar pajak?
5. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pemenuhan nilai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diberikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
3. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang manfaat dan pentingnya dari membayar pajak.
4. Menambah wawasan.



BAB II

PEMBAHASAN



2.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual.

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika Anda membayar pajak jalan raya maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah Anda.

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya.

2.2 Manfaat Membayar Pajak
Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

· Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)

· Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)

· Manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi)

· Manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

Pajak yang dipungut oleh negara dilakukan berdasarkan asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.3 Dasar Hukum Membayar Pajak
Dalam menggerakkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh daerah di Indonesia, dibutuhkan anggaran dana yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Dana yang diperoleh untuk menggerakkan pembangunan berasal dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Perolehan pajak bisa dibilang memberikan porsi yang cukup signifikan dalam pendapatan negara, karena itulah pajak memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah dalam penyelenggaraannya. Sebagai contoh keberhasilan Indonesia dalam menerapkan program amnesty pajak di tahun 2016 memberikan dampak yang luar biasa dari perolehan pajak untuk pendapatan negara, total perolehan pajak dari program ini hampir mencapai 100 Triliun Rupiah tentu hal ini sangat positif untuk pembangunan nasional Indonesia.

Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara undang-undang telah dinyatakan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum. Karena sifat berlakunya adalah wajib, maka harus terdapat sebuah payung hukum dari pemerintah agar ketentuan tersebut bisa dipatuhi dan dipertanggung jawabkan oleh semua pihak yang terkait dan memberikan keamanan dan ketegasan dalam setiap praktiknya. Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pajak secara baik dan adil, maka diperlakukan dasar hukum yang tepat sesuai dengan jenis pajak yang ditetapkan.

Berikut dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A
Dari berbagai jenis undang-undang yang mengatur tentang pajak yang ada di Indonesia, UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan. Khusus perpajakan disusun dalam pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dari isi pasal tersebut jelas sekali jika pasal 23A merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Melihat pajak yang berlaku di Indonesia, tentu kita mengenal berbagai jenis pajak yang umum sering kita bayar per tahunnya, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan). Secara hukum masing-masing dari jenis pajak tersebut diatur terpisah berdasarkan undang-undang yang berbeda, pemisahan aturan hukum disebabkan karena setiap pajak memiliki ruang lingkup yang berbeda, sehingga membutuhkan penyesuaian peraturan secara tepat. Setiap undang-undang yang dibuat untuk mengatur jenis perpajakan tertentu pada dasarnya secara menyeluruh merupakan bentuk tindak lanjut dari undang-undang dasar pasal 23A.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 didalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelum terbentuknya undang-undang ini, sebenarnya sudah terdapat undang-undang yang memiliki tujuan dan aturan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Hadirnya UU No.16 Tahun 2000 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Perubahan undang-undang ini didasari oleh beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan dalam pelaksanaan undang-undang ini yaitu lebih memberikan kesejajaran dalam keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dan yang lebih penting adalah menciptakan kepastian hukum yang lebih tegas.

Dalam UU No.16 Tahun 2000 menjelaskan beberapa informasi yang bersifat umum, seperti siapa saja yang memiliki kewajiban perpajakan beserta ruang lingkup yang meliputi keseluruhan tentang perpajakan pada umumnya. Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur tentang fungi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor-faktor tentang pengukuhan pengusaha kena pajak, fungsi dan tata cara dalam surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Pada dasarnya undang-undang ini merupakan bentuk perubahan untuk yang ketiga kali dari undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan bentuk pertama dari undang-undang yang berlaku mengenai beberapa peraturan tentang pajak penghasilan (PPh). Perubahan kedua pada undang-undang ini terjadi pada tahun 1994, dimana beberapa pasal mengalami perubahan isi dan ketentuan yang lebih relevan dengan perkembangan kondisi negara. Beberapa jenis undang-undang lainnya banyak yang mengalami perubahan saat itu, sehingga untuk mendukung perubahan tersebut dibutuhkan penyesuaian pada undang-undang pajak penghasilan agar secara keseluruhan isi mampu menguatkan dan memiliki keterikatan yang lebih dengan undang-undang lainnya.

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 didalamnya berisi tentang penjelasan dan ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal didalamnya yang menyebutkan perihal tentang siapa saja yang termasuk sebagai subjek pajak penghasilan, penggolongan jenis-jenis pajak penghasilan, berbagai jenis usaha yang diwajibkan membayar pajak, ketentuan tentang penyebutan objek pajak penghasilan, perhitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dan penghasilan tidak kena pajak.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, undang-undang ini merupakan dasar peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas barang mewah. Jika melihat isi pembukaan dalam undang-undang ini akan terlihat beberapa kepentingan terhadap pelaksanaan aturan yang menjadi acuan dalam melakukan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Perubahan dalam undang-undang diwujudkan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum dan meratanya tingkat keadilan, selain itu perubahan yang terjadi bersifat mempermudah dalam penerapan sistem perpajakan tanpa mengabaikan fungsi pengawasan pengamanan penerimaan negara yang ditujukan untuk menggerakkan pembangunan nasional . (Baca Juga: Alat Pembayaran Internasional , Metode Perhitungan Pendapatan Nasional)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 memuat beberapa peraturan mengenai penjelasan tentang apa saja yang termasuk jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terhutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga perhitungan didalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yang telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 didalamnya berisi aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Mengingat sifat pajak adalah kewajiban yang harus dibayar, maka dalam penerapan harus terdapat mekanisme pengawasan dan ketegasan terhadap ketidakpatuhan dalam segala upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tertanggung oleh subjek pajak. Itulah salah satu alasan mengapa undang-undang ini mengalami perubahan, selain dipengaruhi juga oleh faktor perubahan sistem hukum nasional dan tatanan kehidupan masyarakat yang membutuhkan akan meningkatnya kepastian hukum dan memberikan keadilan bersama.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 memuat tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dilihat dari isi yang ada dalam undang-undang ini meliputi beberapa ketentuan mengenai pengertian umum tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta maksud dari adanya hak atas tanah dan bangunan, surat ketetapan dan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan tentang objek pajak atas tanah dan bangunan, dan pemindahan serta pelepasan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Merupakan undang-undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia. Hal yang menjadi dasar dan tujuan dari penetapan undang-undang ini adalah bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang tujuannya menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia, belum adanya lembaga hukum yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pajak, dan tujuan yang paling terpenting adalah mampu menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Dilihat dari isi undang-undang ini, didalamnya menjelaskan tentang beberapa ketentuan umum mengenai susunan lembaga pajak, fungsi dan prosedural dalam perpajakan, kedudukan pengadilan pajak, dan susunan dari pengadilan pajak.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang sebelumnya telah berlaku dalam perpajakan Indonesia. Undang-undang ini secara keseluruhan mengatur pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia. Pengubahan undang-undang ini ditujukan untuk lebih meningkatnya peran pajak dalam pembangunan nasional khususnya dalam kegiatan perekonomian, menjaga agar perkembangan ekonomi terus terselenggara dan berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan pembangunan yang berlaku, dan untuk meningkatkan kepastian hukum yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang terus berkembang. Perubahan undang-undang ini memuat beberapa aturan mengenai objek pajak yang tidak termasuk dalam hitungan pajak bumi dan bangunan serta ketentuan terhadap penetapan nilai jual objek pajak beserta ruang lingkup yang terkandung dalam pajak bumi dan bangunan.

Pentingnya pajak adalah untuk percepatan pembangunan nasional dan jika saat ini kita bisa menikmati fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah, itulah manfaat pajak yang bisa dirasakan secara nyata dalam penerapannya. Membayar pajak adalah kewajiban seluruh warga negara dan hal ini diatur dalam undang-undang, itulah kenapa kita sering mendengar slogan “orang bijak bayar pajak”, karena pada dasarnya pajak dari kita dan untuk kita. Apa yang terbayar dengan pajak pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan merasakan timbal balik dari hasil pengelolaan pajak tersebut.

Dasar hukum masing-masing jenis pajak diatur secara terpisah agar ketentuan yang dibuat lebih sesuai dengan segala unsur jenis pajaknya. Namun pada dasarnya tujuan dari undang-undang yang berlaku tersebut adalah sama yaitu meningkatkan jaminan kepastian hukum, memberikan keadilan yang seadil-adilnya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah sistem perpajakan beserta pengawasan dan pengamanan, dan yang lebih penting adalah timbulnya rasa kepatuhan dari seluruh wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan semua kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.4 Sanksi Yang Dikenakan Apabila Tidak Membayar Pajak
Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi (denda) bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Di Indonesia, sanksi perpajakan dibagi dalam dua kategori, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Agar lebih jelas lagi mengenai dampak yang dapat kita tanggung apabila tidak melakukan bayar pajak, berikut ini ulasan selengkapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

Namun, khusus untuk wajib pajak yang tidak membayar atau telat bayar pajak, sanksi yang dikenakan adalah:

1. Bunga Yang Dibayar Jika Lupa Membayar Pajak
Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b. Dalam pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.


Sebagai contoh, berdasarkan undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh adalah masing-masing tanggal 10 (PPh pada umumnya) dan tanggal 15 (PPh Final 1%/pajak UMKM, PPh 25) bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

2. Sanksi Pidana bila Tidak Menyetorkan Pajak
Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

Selain tidak melakukan pembayaran pajak, Undang-Undang KUP juga memuat sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT.

Jenis sanksi yang dibebankan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut adalah denda. Besaran denda dibagi menjadi 3, yakni:

Rp 500.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
Rp 10a0.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
Rp 1000.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribad

Batas akhir pelaporan SPT dibedakan berdasarkan jenis pajak yang akan dilaporkan. Tujuannya agar administrasi perpajakan di Indonesia jadi semakin rapi. Berikut ini, tiga batas waktu pelaporan SPT yang sebaiknya diketahui wajib pajak:

1.Surat Pemberitahuan Masa (Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak)
2.SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi (Paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak)
3.SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Paling lama 4 bulan setelah akhir masa pajak)

Namun, bila wajib pajak tidak melaporkan SPT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari sekali, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal satu kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bahkan, atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

2.5 Faktor Penghambat Bayar Pajak

1. Tingkat Korupsi Masih Tingi
Banyak orang enggan membayar pajak karena mereka merasa uang mereka hanya dikorupsi dan tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pajak masih menjadi salah satu top issue. Dia menyadari salah satu penyebab orang enggan membayar karena kasus Gayus Tambunan.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia Kurang Profesional
"Mereka (wajib pajak) juga mengatakan Ditjen Pajak capacity-nya tidak memadai, belum reform, belum lagi kalau orang inget ada satu nama yang lebih ngetop dari Ditjen Pajak yaitu Gayus," tegas Sri Mulyani, Selasa (8/11/2016) malam.

3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Manajemen Pajak Rendah
"Ini merupakan suatu PR buat kami. karena masyarakat punya persepsi dan ada masalah dengan trust.. Dengan ketidakpercayaan tersebut, masyarakat seolah bisa bersikap sesukanya terhadap pajak. Padahal membayar pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) "Jadi itu memang berbagai macam anekdot yang menjelaskan dan menjadiexcuse kenapa WP merasa membayar pajak itu sesuatu yang bisaa sekedarnya, kadang bayar kadang enggak. kalau bayar ya bayar sekadarnya, kalau membayar pajak sekadarnya, jangan heran Republik ini jadi Republik sekadarnya," tukasnya. makalah penyebab wajib pajak enggan membayar pajak.

4. Cara Atau Prosedur Untuk Membayar Pajak Di Indonesia Sangat Rumit
Hal tersebut memicu kesulitan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pun mengusulkan agar pajak masuk dalam kurikulum Sekolah. Anggota Komisi X‎ DPR RI Ferdiansyah menjelaskan, ada banyak alasan yang membuat angka pembayar pajak di Indonesia tidak besar jika dibandingkan dengan total warga negara Indonesia (WNI). Salah satunya adalah karena prosedur atau cara membayar pajak yang sulit.

5. Pegawai/Petugas Pajak Kurang Sosialisasi
Informasi mengenai cara-cara membayar pajak di Indonesia masih sangat kurang disosialisasikan. Hasilnya, masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang pajak. Padahal, adanya pajak sangat membantu pemerintah dalam memenuhi pendapatan negara. Ferdiansyah memberikan contoh, saat ini banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara pajak, bea, dan retribusi. Padahal, ketiga hal tersebut jauh berbeda pengertiannya. "Masyarakat belum paham pajak. Banyak yang tak bisa membedakan antara pajak dengan retribusi," kata ‎Ferdiansyah dalam Seminar Nasional Membangun Budaya ‎Bangsa Melalui Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional, di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

2.6 Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak
Kita semua tahu bahwa pajak merupakan iuran yang wajib di bayar oleh masyarakat kepada negara, dengan maksud untuk membuat masyarakat di negara tersebut bisa menikmati hidup yang lebih sejahtera dalam kehidupan bernegara. Pajak juga merupakan perwujudan keadilan ekonomi di masyarakat karena wajib pajak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang di dapatkannya. Melakukan pembayaran pajak merupakan wujud peran serta masyarakat secara langsung dan bersama-sama guna pembiayaan negara serta sebagai aktualisasi solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Namun dalam pembayaran pajak masih belum sepenuhnya di sadari oleh masyarakat, hal itu terbukti dari tidak tercapainya target penerimaan pajak tahunan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 desember 2016 “anggota XI DPR mukhamad misbakhum mengatakan, mencapai Rp. 1.105 triliun, atau hanya 81% dari target penerimaan pajak APBN perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun, jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil tax amnesty”.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai hasil yang maksimal. Pada umumnya masyarakat merasa kurang percaya terhadap adanya pajak karena masyarakat merasa pajak itu memberatkan, pembayarannya yang sering mengalami kesulitan, serta pemahaman pajak yang masih kurang dimengerti oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat memiliki kesadaran akan pembayaran pajak, karena jika masyarakat memiliki kesadaran yang baik tentang pajak, tentang betapa adilnya pajak yang sesungguhnya maka bukan tidak mungkin masyarakat akan sangat mendukung tentang adanya pajak dan tidak merasa terbebani oleh pajak.

Jika dalam diri masyarakat sudah muncul tentang kesadaran membayar pajak maka akan muncul sikap yang kritis mengenai pajak bahkan masyarakat akan sangat berperan dalam berjalannya pajak, entah tentang tarif pembayarannya, mekanisme pengenaan pajaknya ataupun yang lainnya, Itu semua akan terjadi manakala pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan baik. Bisa kita bayangkan apabila hal tersebut bisa terjadi, semua masyarakat akan merasakan hasil dari semua pajak yang dibayarkan, menikmati kesejahteraan. Dengan begitu bukan tidak mungkin kita akan menjadi negara yang maju, karena salah satu ciri-ciri dari negara maju adalah apabila tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mendekati angka 100%.

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulihan wajib pajak antara lain;

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah di tetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dan SPT masa.
3. Tingginya Tax Ratio
4. Smakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru.
5. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaranpemenuhan kewajiban perpajakan.

Belakangan ini Direktorat Jenderal Pajak banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta sosialisasi pajak dengan sistem yang berbasis online. Contohnya di KPP Pratama Sidoarjo Barat dalam sistem online tersebut menyediakan pembayaran PPh Pasal 21, e-Faktu & PPN, e-Biling, e-Filling CSV, e-filling SPT Pribadi, PPh final 1%, dan masih banyak lagi. upaya tersebut dilakukan semata-mata guna lebih membangun kesadaran masyarakat. Dengan adanya sistem online ini masyarakat diharapkan agar lebih mudah mengetahui informasi dari pihak pajak, bukan itu saja dengan sistem yang berbasis online ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses tanpa harus mendatangi kantor pajak, serta harus mengantri yang membutuhkan waktu yang lama.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus melihat dari sisi yang baik dan menyikapi secara positif itu semua guna membangun kesadaran kita sebagai masyarakat yang baik agar negara kita ini menjadi negara yang lebih baik dalam mensejahterahkan masyarakat.

2.7 Contoh Artikel Tentang Rendahnya Kesadran Masyarakat dalam Membayar Pajak
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Berdasarkan data, ada 44 Juta penduduk Indonesia yang berada pada kelas menengah, hanya ada 27 juta penduduk yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 14 juta yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari jumlah tersebut, warga yang patuh membayar pajak hanya berkisar 930 ribu jiwa.

“Bila dibandingkan dengan negara lain, kesadaran pajak warga negara kita masih rendah,” ujar dia dihadapan 200 peserta Indonesia Youth Forum di Gedung Serba Guna Pemda Provinsi Bengkulu (11/5/2015).

Bila kesadaran warga untuk membayar pajak meningkat, lanjut Luhut, akan banyak dana yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu warga miskin. Artinya, cukup besar masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak bisa terbantu hanya karena tidak membayar pajak.


Ia melanjutkan, pemerintah memiliki beban untuk membantu warga yang masuk dalam ketegori tidak mampu mencapai 16,3 juta kepala (KK). Dalam programnya, pemerintah harus membantu masing-masing KK Rp 200 ribu. Saat ini program tersebut tetap berjalan untuk membantu warga yang memang masuk dalam ketegori tidak mampu.


Pemerintah juga telah menganggarkan bantuan untuk desa pada tahun ini mencapai Rp 21 triliun dan direncanakan pada 2016 akan ditingkatkan menjadi Rp 43 triliun. Bila dikalkulasikan, dengan jumlah desa seluruh Indonesia maka masing-masing desa akan mendapatkan bantuan kurang lebih Rp 800 juta.


Bila tidak ada pengawasan maka potensi korupsi terhadap dana ratusan juta kepada desa ini sangat tinggi. Dana tersebut tidak diserahkan kepada kementerian namun langsung ditransferkan ke pemerintah daerah masing-masing kabupaten untuk memotong jalur birokrasi dan memperkecil peluang pejabat untuk korupsi.

Oleh karena itu, Luhut menjelaskan, peran generasi muda untuk memantau prosesnya untuk mengawasi sehingga tidak terjadi korupsi cukup besar. Pemerintah merencanakan dalam empat desa nantinya akan ada satu pengawas. (Yuliardi Hardjo Putra/Gdn)


Bab III

PENUTUP



3.1 Kesimpulan
Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut.

Pajak sendiri memiliki dasar hukum yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang masih saja ada masyarakat yang tidak membayar pajak karena beberapa faktor penghambatnya seperti dengan kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan karena banyaknya aparat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi, dan karena kurang tegasnya aparat dalam menindak para pelanggar pajak ini.

3. 2 Saran
Saran dari kami adalah sebaiknya pemerintah segera memperbaiki permasalahan ini dengan berbagai upaya yang bisa dimulai dari pemberian sosialisasi bagi masyarakat di daerah-daerah tentang peran penting pajak bagi pembangunan negara, memperbaiki sistem perpajakan yang ada. Dan kalau bisa pemerintah membuat program yang bisa mempermudah masyarakat di daerah dalam hal membayar pajak. Pemerintah harusnya juga bersikap tegas terhadap para pelanggar pajak, dan membuat kepercayaan masyarakat kembali terhadap pemerintah.  Kesadaraan Warga Negara dalam Membayar Pajak diharapkan dapat meningkat dengan baik.


DAFTAR PUSTAKA


https://www.siscom.co.id/13/detail-blog-manfaat-dan-tujuan-membayar-pajak-bagi-masyarakat. html

https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/

http://pajakkoe.blogspot.com/2013/01/manfaat-pajak_5.html

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/dasar-hukum-pajak

https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak

http://www.gudanginformasi7.site/2017/09/makalah-penyebab-wajib-pajak-enggan.html

http://www.swaranews.co.id/blog/2018/01/06/membangun-kesadaran-masyarakat-untuk-menuju-pemahaman-pajak-yang-lebih-baik/

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2230303/kesadaran-bayar-pajak-orang-ri-masih-rendah







Posting Komentar untuk "Makalah Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak"